Jangan Sirik Soal Pesawat Kepresidenan

        Dikritik habis-habisan soal pesawat kepresidenan seharga nyaris Rp1 triliun, Presiden SBY akhirnya terusik dan ngasih penjelasan. Menurut besan Hatta Rajasa itu, pengadaan pesawat kepresidenan dilakukan secara transparan dan tidak ada kepentingan pribadi di baliknya.
       "Ini sesuai rencana, spec sesuai kebutuhan. Diaudit. Tidak ada kepentingan pribadi. Kalau jadi 2013, maka saya hanya setahun menggunakannya. Namun ini bisa lebih efisien," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/2/2012). Berita tentang penjelasan presiden ini saya kutip dari detik.com.
        Semoga dengan penjelasan kepala negara, orang-orang nggak lagi sibuk mengkritik terhadap pengadaan pesawat yang oleh LSM Fitra dituding dibayar dengan memakai duit hasil utang luar negeri tersebut. Iri atau sirik, kata anak Kemayoran, merupakan pertanda tak mampu. Jadi kalau memang mampu beli, biarpun duitnya dari ngutang, ya sah-sah aja kan. Lain halnya kalau kita ngebajak pesawat yang lagi lewat angkasa Indonesia, lalu pesawat itu dijadikan pesawat kepresidenan, itu masalah berat. Bisa dikecam habis-habisan atau paling parah diserang oleh Dewan Keamanan PBB.
        Jadi jangan iri atau sirik. Kenapa juga waktu Soeharto, Habibie atau Megawati menjabat nggak mengadakan pesawat kepresidenan. Salah sendiri kan, nggak manfaatkan jabatan untuk menyuruh Sekretariat Negara (Setneg) memasukkan anggaran pengadaan pesawat. Lagipula kenapa juga mesti diperbandingkan dengan Presiden Iran Ahmadinejad, yang malah memerintahkan pesawat kepresidenan menjadi pesawat kargo sehingga bisa buat nyari uang tambahan buat negara. Nggak level dong SBY dengan Ahmadinejad yang akhirnya cuma pakai pesawat kelas ekonomi.

     Ada lagi yang kurang kerjaan memperbandingkan dengan masih begitu banyak rakyat Indonesia yang ekonominya masih morat-marit, terjerat kemiskinan struktural, nggak berpendidikan atau gampang mati gara-gara nggak mendapat pelayanan kesehatan. Salahnya sendiri, kenapa juga nggak menjadi presiden, menteri, anggota DPR atau elit partai politik, sehingga bisa ngantongin uang dari APBN atau APBD atau upeti dari pengusaha. 

      Urusan bahwa rakyat masih bisa makan apa nggak itu nomor 13. Nomor wahid adalah kekayaan sendiri, keluarga, dan konco-konco bisa segunung. Di nomor dua atau tiga, baru urusan membiayai operasional pesawat terbang kepresidenan. Jadi saudara-saudaraku, ayolah berbangga hati bahwa Indonesia bisa punya pesawat kepresidenan. Bapak Presiden kita bisa kesana-kemari nggak usah pakai pesawat komersial, apalagi kelas ekonomi kayak Ahmadinejad itu.