GAGASAN tentang PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengakuisisi
dua BUMN transportasi, yakni Perusahaan
Umum (Perum) PPD dan Perum DAMRI pada tahun ini dinilai sah-sah saja. Tetapi bila diwujudkan, maka ide Menteri BUMN
Dahlan Iskan itu menjadi aksi bunuh diri.
Usulan
menyangkut tiga BUMN yang melayani transportasi publik ini, menurut Dahlan Iskan sejalan dengan keinginan pemerintah
agar BUMN dapat saling sinergi. Di samping itu,
ketiga perusahaan tersebut menjalankan bisnis utama yang sama, yakni
transportasi darat.
Dengan
sinergi ini, ia mengharapkan perusahaan plat merah dapat berkurang menjadi
115 BUMN pada 2012. Bahkan, dua tahun
mendatang jumlah BUMN diperkirakan mencapai 80 BUMN. “Selama ini, program rightsizing kurang
terlalu berhasil untuk dilakukan. Namun, kita
fokuskan pada tahun ini,” tuturnya.
Ketika dimintai komentar soal
usulan itu, pengamat kebijakan publik dan konsumen, Agus Pambagio, menyatakan:
"Nggak sekalian PT Garuda Indonesia mengakuisisi PT Timah atau PT Bukit
Asam. Negara ini memang sudah rusak!"
Usulan
itu, Edy Haryoto, pengamat transportasi yang juga mantan direktur utama PT KAI,
mengemukakan mengancam membikin PT KAI menggelepar. "Kalau perusahaan
sakit disatukan dengan perusahaan sakit lainnya ya itu bunuh diri. Lebih cepat
matinya," cetus Edy Haryoto ,
Selasa (6/3/2012) sore.
Dia
mengemukakan PT KAI kondisinya terbilang sakit, begitu juga dengan PPD.
"Kalau keduanya disatukan ya itu
namanya bikin keduanya cepat mati. Berbeda dengan Perum DAMRI yang justru lagi
bagus-bagusnya. Lihat saja pelayanan bus DAMRI di bandara," ujar mantan
Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.
Lagipula,
Edy mengingatkan kompetensi mengelola perkeretaapian berbeda jauh dengan mengelola angkutan jalan raya. "Sekarang
ini saja, jajaran PT KAI mesti terus meningkatkan kompetensinya. Bagaimana pula harus mengurus
persoalan pelayanan bus," tuturnya.
Karena
itu, dia menegaskan sebaiknya tidak perlu ada akuisisi. "Yang justru dilakukan adalah PT KAI harus membenahi terus
pelayanan kepada publik. Jangan konsentrasinya bercabang kepada hal lain di
luar core business," tegasnya.
Dalam konteks itu, Edy
mengingatkan pernyataan Dahlan Iskan soal bila sesuatu tidak dipegang oleh
ahlinya. "Beliau bilang kalau melawan takdir itu sirik. Kalau PT KAI juga
bisnis angkutan jalan raya, saya rasa itu juga tergolong sirik," tuturnya
sambil tertawa.
KEDODORAN
Imbauan
agar PT KAI mengkonsentrasikan diri
untuk meningkatkan kinerja pelayanannya juga
disuarakan Ketua Dewan Pembina Maska (Masyarakat Pecinta Kereta Api)
Hendrowiyono. "Kementerian BUMN
semestinya mendorong PT KAI lebih konsentrasi meningkatkan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini, PT KAI bisa
bersinergi dengan moda transportasi lain,
termasuk DAMRI, dalam meningkatkan pelayanan publik. Misalnya integrated
ticketing. Jadi sinergi BUMN bukan
akuisisi," ucapnya.
Hendrowiyono
mengutarakan PT KAI sudah terlalu lama kedodoran mengurus diri sendiri. Kondisi ini akibat berbagai inefisiensi di
tubuh manajemen sehingga berefek lanjutan
merosotnya pelayanan kepada konsumen. Dia
mengutarakan dengan hanya mengoperasikan kereta di jalan sekitar 4.000
kilometer jumlah pegawai PT KAI terlalu gemuk, sekitar 11.000 - 12.000 orang.
Dari jumlah itu pun, ternyata sekitar 60 persen golongan I dan II. Jauh lebih
besar SDM lulusan SD dan SMP atau SMA.
Manajemen
PT KAI, dia mengutarakan diduga
menggelembungkan gaji pegawai. Anggaran belanja pegawai jauh di atas kemampuan
perusahaan. "Bisa diibaratkan besar pasak daripada tiang.Kalau sampai pinjam bank untuk gaji
pegawai, ini sudah membahayakan. bisa diibaratkan besar pasang daripada tiang. Akan lebih parah
lagi kondisinya bila ada penggabungan dari
BUMN lainnya," ungkapnya.
Hendrowiyono
menampik soal perbaikan kinerja keuangan PT KAI. "Soal untung itu tidak, itu cuma masalah rekayasa keuangan
kok. Setahu saya, biaya operasi dan biaya
perawatan ditahan agar kondisi keuangan tetap bagus. Tetapi dampaknya
sangat besar terhadap pelayanan kepada pengguna jasa," jelasnya.
Dia
menunjuk memburuknya (degradasi) kondisi kereta. "Baru dioperasikan
setahun saja, kereta anyar sudah jelek.
Apalagi kereta-kereta eks-Jepang, lebih parah lagi. Hal-hal seperti ini yang seharusnya mendapat
perhatian dari Kementerian BUMN," ujarnya.
Dengan
kondisi seperti itu, dia menyatakan semestinya Perum DAMRI yang
mengakuisisi PT KAI. Karena kinerja
Perum DAMRI justru terus mengkilat sejak beberapa tahun terakhir. “Tetapi
memang baiknya, nggak ada akuisisi di antara PT KAI dengan Perum DAMRI. Biarkan
PT KAI tidak terganggu dalam
mengembangkan core businessnya," tegas mantan wartawan Kompas itu.
KAJI LAGI
Sementara
itu, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Ali Wongso meminta Menteri Dahlan
Iskan untuk mengkaji kembali rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengakuisisi
Perum Damri dan PPD. Pasalnya, kata dia, permasalahan di internal PT KAI masih
banyak dan cukup kompleks.
“Saya kira keputusan Meneg BUMN
ini tidak tepat, karena untuk mengatasi masalah internal PT KAI saja belum
bisa, apalagi jika ditambah beban kerja ganda. Jadi, harusnya manajemen PT KAI
dibiarkan dulu fokus menangani masalahnya dibidang perkeretaapian,” ujarnya.
Jika rencana ini tetap
dilanjutkan, kata dia, Komisi V DPR akan segera memanggil Meneg BUMN untuk
mempertanyakan alasan dari rencana akuisisi tersebut. “Kita akan pertanyakan
ini, karena menurut saya rencana tersebut sangat tidak rasional dengan kondisi manajemen
PT KAI yang belum stabil,” tegasnya.
Terlebih, tambahnya, pengelolaan
antara kereta api dengan angkutan bus jelas berbeda jauh, sehingga berbahaya
bagi ‘kesehatan’ manajemen PT KAI.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi
V dari Fraksi PKS, Yudi Widiana menghimbau PT KAI untuk membenahi kesejahteraan
karyawannya terlebih dahulu. "PT KAI harus benahi kesejahteraan
karyawannya dulu, jangan sampai terjadi gejolak-gejolak lagi, itu yang
terpenting saya kira," tandasnya.(agus wahyudin).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar